Pro Dan Pertambangan

Pro Dan Pertambangan

  • Membaca Pro Kontra Tambang di Manggarai: Mengapa Tambang ...

    Kecaman terhadap kelompok pro pertambangan terus menerus dilancarkan para aktivis lingkungan, masyarakat lingkar tambang, Gereja, dan masyarakat luas. Menurut kelompok ini, ada landasan ekologis, sosial, etis dan moral dari gerakan kontra pertambangan yang dilakukan itu.

  • Ada Pro dan Kontra Tambang di Banyuwangi, Ini Respons ...

    Feb 29, 2020  Hingga saat ini pro dan kontra soal izin kegiatan pertambangan emas yang dilakukan anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, yakni PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) di Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, terus bergulir.

  • Batubara Indonesia: Pertambangan Batubara: Pro dan Kontra ...

    Pertambangan Batubara: Pro dan Kontra. By Ratih Asthary on 5 June 2008 . Indonesia adalah eksportir batubara terbesar kedua di dunia (setelah Australia, 2006).Batubara yang banyak diekspor adalah batubara jenis sub-bituminus yang dapat merepresentasikan produksi batubara Indonesia.Produksi batubara Indonesia meningkat sebesar 11.1% pada tahun 2003 dan jumlah ekspor meningkat

  • 作者: Mininginfo
  • Materi Kuliah Teknik Pertambangan (S1) LECTUREDATABASE ...

    59. TEKNIK PERTAMBANGAN (S1) 3481 Pengantar Teknik Pertambangan Download 3482 Geologi Dasar Download 3483 Geologi Struktur Pertambangan Download 3484 Mineralogi dan Petralogi Download 3485 Mekanika Tanah Download 3486 Genesa dan Pemodelan Bahan Galian Download 3487 Ilmu Ukur Tanah Download 3488 Penggerak Mula Download 3489 Mekanika Batuan Download 3490 Teknik Eksplorasi Mineral dan

  • Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan pada 2019

    Nov 19, 2018  Peluang dan Tantangan Sektor Pertambangan pada 2019 Gora Kunjana, Senin, ... Karena itu, dia berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro eksplorasi dan membuat insentifpengusaha nasional untuk dapat membangun pengolahan dan pemurnian berkaitan dengan program pemerintah dalam pengembangan industri dan infrastruktur.

  • Bidang Pertambangan – ESDM Jawa Barat

    Sep 30, 2019  Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan fotocopy ijazah: 8: Peta Wilayah IUP Eksplorasi yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional: 9

  • Tambang Pohuwato dan Undang-Undang Pertambangan Pro

    Tambang Pohuwato dan Undang-Undang Pertambangan Pro Investor Gorontalo dan tambang emas bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Masyarakat gorontalo tidak terlepas dari aktivitas penambangan. Beberapa daerah kabupaten di provinsi yang masih berumur 11 tahun ini, tersebar banyak daerah penambangan rakyat. Salah satu daerah tambang ...

  • PERTAMBANGAN Havid Amran's Blog

    Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) . Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu

  • 15 Poin Utama Hasil Sidang Revisi UU Minerba No 4 Tahun 2009

    Ditengah situasi pandemic Covid-19 saat ini, kita semua tentu mengetahui bahwa DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

  • POTENSI PERTAMBANGAN - DPMPTSP PROV. KALSEL

    Pendulangan dan penggosokan intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. A. BAHAN GALIAN ENERGI 1. Batubara Pengusahaan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan oleh perusahaan yang tergolong dalam kelompok PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan).

  • Karpet merah BUMN di bisnis pertambangan mineral dan ...

    Diwarnai pro dan kontra dalam lima tahun terakhir, pembahasan revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) akhirnya rampung. Rapat Paripurna DPR RI kemarin telah mengesahkan revisi beleid tersebut.

  • Tambang Pohuwato dan Undang-Undang Pertambangan Pro

    Tambang Pohuwato dan Undang-Undang Pertambangan Pro Investor Gorontalo dan tambang emas bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Masyarakat gorontalo tidak terlepas dari aktivitas penambangan. Beberapa daerah kabupaten di provinsi yang masih berumur 11 tahun ini, tersebar banyak daerah penambangan rakyat. Salah satu daerah tambang ...

  • Noke Kiroyan : Kontroversi Kontrak Tambang - YouTube

    Aug 18, 2010  Noke Kiroyan : Kontroversi Kontrak Tambang Perubahan status perusahaan pertambangan kontrak menjadi perizinan menimbulkan pro dan kontra, namun demikian terlepas dari status itu, yang utama adalah ...

  • (PDF) KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

    The natural resource management should aim to pro sper society in accordance with the purpose o f . ... dengan industri pertambangan dan untuk. meminimalkan konflik antara perusahaan .

  • PT Alexis Ajukan Izin Lingkungan Penambangan Emas ...

    beritajowo / WONOGIRI - PT Alexis Perdana Mineral, sebuah perusahaan pertambangan emas kini sedang mengajukan permohonan izin lingkungan rencana penambangan emas di Blok Randu Kuning, Desa Jendi dan Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.Langkah permohonan izin itu kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat khawatir penambangan emas

  • Dampak Pertambangan dan Pabrik Semen di Matim untuk ...

    Dampak Pertambangan dan Pabrik Semen di Matim untuk Perempuan. Tanah adalah ibu yang melahirkan air, udara, tumbuh-tumbuhan sehingga perempuan dapat bekerja, mencari makan dan membesarkan generasi. ... Terlepas dari pro-kontra tersebut, pembangunan sejatinya tidak boleh mencederai budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, adat yang ...

  • Mengintip 15 Poin Penting dalam UU Minerba Hasil Revisi ...

    Pemerintah berharap UU Minerba hasil revisi dapat menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan dan tantangan pengelolaan pertambangan di masa yang akan datang. Termasuk bisa mengubah paradigma pengelolaan pertambangan dengan peningkatan nilai tambah dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pertambangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

  • Pro Kontra Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang Dengan ...

    Feb 25, 2013  Pada tanggal 21 Februari 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Terbitnya peraturan tersebut menuai kontra di kalangan perusahaan pertambangan. Salah satunya adalah PT.Freeport

  • Dunia Tambang

    Teknologi Digital Sektor Pertambangan Makin Dilirik dan Diminati ... Revisi PP Nomor 23/2010, Antara BUMN atau Swasta Siapa yang Lebih Pro Rakyat? 1 year ago. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Tambang. 1 year ago. Regulasi yang

  • Pertambangan: Kebutuhan Vs Dampak Kerusakan Lingkungan ...

    Atep Dadi Sumardi (Alumni Magister Rekayasa Pertambangan – ITB) dokpri. BEBERAPA hari yang lalu, atau bahkan hingga sampai saat ini sejumlah media cetak, online bahkan televisi mengangkat pemberitaan tentang penertiban kegiatan usaha pertambangan bahan galian batuan (bukan bahan galian golongan C) di wilayah Kota Tasikmalaya, sehingga menimbulkan pihak yang pro dan kontra

  • Kementerian LHK: Izin Lingkungan Pertambangan Mineral dan ...

    IDNNews.id, Jakarta – Pro dan kontra terkait kewenangan pembahasan dan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL, serta penerbitan izin lingkungan di bidang perkebunan dan pertambangan mineral di wilayah darat antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Pemerintah Kabupaten Lingga, akhirnya terjawab. “Khusus untuk izin lingkungan kegiatan perkebunan dan tambang mineral di

  • Persebaran Barang Tambang di Indonesia dan Proses Geomorfik

    Oct 30, 2013  Namun, sorotan dan kritik tajam terhadap industri pertambangan semakin meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini. Permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan tambang di Indonesia adalah rendahnya social acceptability atau penerimaan oleh masyarakat, khususnya setelah runtuhnya Orde Baru dalam tahun 1998.

  • Di Balik Ambisi Menyatukan 4 BUMN Tambang - Tirto.ID

    Nov 13, 2017  Holding BUMN Pertambangan diklaim dapat meningkatkan pemasukan negara melalui pajak, royalti dan dividen. Perusahaan gabungan itu juga memiliki tugas membangun industri tambang hulu ke hilir, mengurangi impor bahan baku industri, serta meningkatkan nilai tambah. Pro dan

  • Perizinan Pertambangan dalam Otonomi Daerah

    Apr 24, 2016  Namun di Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ...

  • Kementerian LHK: Izin Lingkungan Pertambangan Mineral dan ...

    IDNNews.id, Jakarta – Pro dan kontra terkait kewenangan pembahasan dan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL, serta penerbitan izin lingkungan di bidang perkebunan dan pertambangan mineral di wilayah darat antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Pemerintah Kabupaten Lingga, akhirnya terjawab. “Khusus untuk izin lingkungan kegiatan perkebunan dan tambang mineral di

  • Persebaran Barang Tambang di Indonesia dan Proses Geomorfik

    Oct 30, 2013  Namun, sorotan dan kritik tajam terhadap industri pertambangan semakin meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini. Permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan tambang di Indonesia adalah rendahnya social acceptability atau penerimaan oleh masyarakat, khususnya setelah runtuhnya Orde Baru dalam tahun 1998.

  • Di Balik Ambisi Menyatukan 4 BUMN Tambang - Tirto.ID

    Nov 13, 2017  Holding BUMN Pertambangan diklaim dapat meningkatkan pemasukan negara melalui pajak, royalti dan dividen. Perusahaan gabungan itu juga memiliki tugas membangun industri tambang hulu ke hilir, mengurangi impor bahan baku industri, serta meningkatkan nilai tambah. Pro dan

  • Perizinan Pertambangan dalam Otonomi Daerah

    Apr 24, 2016  Namun di Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ...

  • (PDF) PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI

    pertambangan batubara (PKP2B), kuasa pertambangan (KP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-

  • Pro dan Kontra Kalimantan Timur Maju Tanpa Pertambangan

    Apr 22, 2018  Pro dan Kontra Kalimantan Timur Maju Tanpa Pertambangan ... Maka dari itu kita lebih baik menghentikan pertambangan di Kalimantan Timur dan menggantinya dengan mengambangkan sektor-sektor lain yang dinilai dapat menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi. Jika kita selalu bergantung kepada hasil pertambangan maka akan berimbas kepada habisnya ...

  • DAMPAK PENAMBANGAN PASIR DAN BATU TERHADAP

    Apr 30, 2011  Upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan model pengelolaan lingkungan areal pertambangan pasir dan batu yang berwawasan lingkungan. REFERENSI Marsono, D. 2004. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. PT. Bayu Grafika dan Bigraf Publising bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta.

  • Akreditasi Jurusan UPNYK UPN "Veteran" Yogyakarta 2019/2020

    Teknik Pertambangan: B: Sekian informasi yang bisa kami sampaikan menganai akreditasi prodi UPNYK yang anda butuhkan. Akreditasi jurusan dan prodi diatas, dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pembaca sekalian. Namun perbaruan akreditasi prodi di UPNYK dapat diketahui secara langsung melalui laman website BAN-PT dan informasi pada ...

  • Ulasan lengkap : Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan ...

    HUKUMONLINE PRO. Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. ... 12 Februari 2014 yang bertemakan “Memahami Seluk Beluk Praktik Pengadaan Tanah dalam Usaha Pertambangan dan Migas di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) UU 5/1960. Pasal 4 UU 4/2009

  • Budi Santoso: Pertambangan (Mining)

    Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusaha komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui terssebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru.

  • Analisis UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral ...

    Nov 12, 2016  Kehadiran UU Minerba tersebut menuai pro dan kontra. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa beberapa kebijakan dalam UU Minerba tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memberikan hambatan masuk bagi pelaku usaha tertentu.

  • AGRARIAN LAW: ANALISIS PERBANDINGAN MIGAS DENGAN

    Migas (minyak bumi dan gas alam) dan juga minerba (mineral dan batubara) merupakan SDA yang tidak terbarukan (non Renewable) yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Kegiatan usaha penambangan migas dan minerba yang

  • Production Sistem lengkap dengan input,proses,dan output ...

    Arah kebijakan pembangunan blue economy adalah pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment. ... Hal ini dikarenakan oleh strategi pembangunan yang berbasis sumber daya alam lebih diutamakan kepada pertanian dan pertambangan. Selain itu pula, penekanan pembangunan sektor perikanan selama ini lebih bersifat eksploitasi sumber daya sehingga ...

  • Alasan-alasan LSM Akan Diuji Materiil UU Minerba ke MK ...

    UU Minerba memberikan hak veto kepada pengusaha pertambangan dan batubara, sedangkan partisipasi rakyat korban pertambangan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan ditinggalkan, tidak dilibatkan dan tidak diakomodasi suaranya.” Pembicaraan dalam sidang hanya seputar birokrasi perizinan, investasi dan divestasi saham.